Pentingnya Kepatuhan Terhadap HAKI bagi UMKM dan Pengguna Medsos

Para nara sumber (doc. Pri) 

Apa yang terlintas ketika mendengar istilah hak kekayaan intelektual?  Menurut wikipedia,  hak kekayaan intelelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. 

Pada intinya kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. 

Dalam dunia tulis-menulis dikenal istilah plagiarisme. Yakni penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat dari orang lain tanpa menyebutkan sumbernya dan menjadikannya seolah adalah karangan dan pendapat sendiri.  Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. 

Hak kekayaan intelektual ini harus dindungi karena memiliki nilai ekonomis. Hak kekayaan intelektual dalam pengertian luas dapat diartikan sebagai kumpulan hak-hak hukum yang dihasilkan dari aktivitas intelektual di bidang industri,  karya  ilmiah,  sastra dan seni.  

Sering kali pelanggaran terhadap HKI terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang HKI dan regulasi yang melingkupinya. 

Oleh karena itu untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya HKI dan menghindari terjadinya pelanggaran terhadap HKI Kementrian Komunikasi dan Informasi menggelar acara Cerdas Hukum bertajuk Forum Sosialisasi Kepatuhan terhadap Hak Kekayaan Intelektual hari ini,  Kamis,  25 Juli 2019 di ball room Mataram Hotel Sheraton Yogyakarta. 

Acara ini dihadiri oleh para pelaku UMKM Jogja,  bloger,  juga mahasiswa. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada produsen (dalam hal ini UMKM)  dan juga konsumen tentang pentingnya memahami tentang HKI ini.  

Nara sumber pertama yang dihadirkan adalah Bapak Handi Nugraha, SH. MH, Kepala Seksi Kerjasama non pemerintah dan monitoring konsultan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jendral Kekayaan Intelelektual Kementrian Hukum dan HAM. Yang menyampaikan materi tentang Sosialisasi Regulasi dan Fasilitas Pendaftaran HKI.

Bapak Handi Nugraha (docpri) 

Dalam paparannya,  Bapak Handi menyampaikan Secara garis besar kekayaan intelektual dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Hak Cipta (Copyrights) adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights) yang mencakup:

• Paten (Patent) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

• Desain Industri (Industrial Design) adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

• Merek (Trademark) adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa.

• Indikasi Geografis (Geographical Indication) yaitu suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

• Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atau hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

• Rahasia dagang, adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

• Perlindungan Varietas Tanaman (Plant Variety Protection) adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Khusus untuk perlindungan varietas ini,  berada di ranah Departemen Pertanian.  

Sifat Hukum Kekayaan Intelektual

Hukum yang mengatur kekayaan intelektual bersifat teritorial, pendaftaran ataupun penegakan kekayaan intelektual harus dilakukan secara terpisah di masing-masing yurisdiksi bersangkutan. kekayaan intelektual yang dilindungi di Indonesia adalah kekayaan intelektual yang sudah didaftarkan di Indonesia, dan pelanggarannya merupakan delik aduan.

 

Untuk memperoleh perlindungan Kekayaan Intelektual dapat dilakukan dengan :

1. Deklaratif : melalui pengumuman atau publikasi, contohnya hak cipta dan hak terkait.  Hak terkait itu meliputi hak artis,  produser rekaman,  dan lembaga kepenyiaran. 
2. Konstitutif : melalui pendaftaran, contohnya paten,  merk,  desain industri,  DTLST,  dan PVT. Pembuktian hak berdasarkan sertivikat hak yang diberikan oleh negara (monopoli terbatas). 
3. Secara diam-diam,  artinya dijaga/disimpan kerahasiaannya sendiri oleh pemiliknya.  Contohnya rahasia dagang. 

Sedangkan prosedur pendaftarannya HKI adalah :

1. Mengisi formulir

2. Penuhi syarat-syaratnya

3. Bayar biaya sesuai ketentuan PNBP.  

Sumber : ika tcn

Secara rinci ketentua, formulir, persyaratan,  dan biaya dapat diakses di www.DGIP.go.id

Nara sumber kedua yang tampil selanjutnya adalah Drs. Bambang Gunawan,  M. Si.  Direktur Informasi dan Komunikasi Politik,  Hukum,  dan Keamanan Direktoral Jendral Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo, yang menyampaikan materi tentang Penanganan Konten Pelanggaran HKI di dunia Siber.

Bapak Bambang (doc. Pri) 

Berdasar data digital Indonesia, pengguna internet di Indonesia cukup besar,  yakni sekitar 64,8% dengan pengguna terbesar ada di usia 15-19 tahun dan pekerjaan terbesar adalah wiraswasta. Sehingga penting untuk mengatur Kekayaan Intelektual di internet.  

Contoh pelanggaran yang termasuk di sini adalah menshare film atau video yang bukan haknya, mengklaim menjadi perwakilan sebuah brand yang sudah terdaftar tanpa ijin, ilegal downloding,  dan ilegal streaming. 

Data pengguna internet di Indonesia (docpri) 

Contoh pelanggaran HKI di Internet

Nara sumber selanjutnya adalah Dra. Ch.  Luci Irawati , Kepala Dinas Koperasi UMKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jogja, yang menyampaikan materi pentingnya kepatuhan HKI bagi pemilik UMKM di Yogyakarta. 

Sesuai visi dari kota Yogya, untuk meneguhkan kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni, dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan,  maka peran UMKM sangat besar. 

Yakni memperkuat ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan daya saing kota Yogyakarta dengan indikator indeks ketimpangan pendapatan penduduk menurun. 

Ibu Lucy (doc. Pri) 

Namun terdapat berbagai tantangan dari UMKM yakni terbatasnya akses teknologi, pasar,  pembiayaan,  legalitas,  dan manajemen. 

Untuk masalah HKI untuk UMKM, pemerintah kota Jogja sudah berusaha membantu legalitas dan ijin usaha dari UMKM dengan memberikan fasilitas berupa rekomendasi bagi UMKM yang ingin mengurus legalitas dan merk,  sehingga terdapat keringan biaya dari sekitar 2 juta,  menjadi 500 ribu.   

Di kota Jogja juga terdapat program HBC (Home Business Camp) yang diperuntukkan untuk generasi muda yang punya karya bernilai ekonomis dan ingin mengembangkannya. 

Bagi UMKM kuliner, ada juga program gandeng gendong, sebuah program yang memberdayakan UMKM yang tergabung dalam Gandeng Gendong sebagai penyedia konsumsi untuk setiap rapat yang diadakan Pemerintah kota Yogyakarta. 

Dengan legalitas yang dimiliki UMKM akan lebih bisa berkembang karena akan lebih banyak kesempatan yang datang, dan lebih nyaman juga dalam menjalankan usahanya, tidak takut karyanya dibajak orang.